Gerindra Nilai Pemko Gagal Kelola Keuangan Daerah

Medan,- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Medan menilai Pemerintah Kota Medan gagal dalam mengelola keuangan daerah. Pasalnya, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) TA 2019 sebesar Rp506,65 miliar lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan TA 2018 yang hanya Rp67 miliar lebih.

“Kenapa hal ini bisa lebih buruk dari tahun 2018, apa masalah,” tanya Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umumnya atas nota pengantar Plt Walikota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) TA 2019 yang disampaikan, D. Edy Eka Suranta Meliala, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2020).

Dalam laporan keuangan yang disampaikan, sebut Diko, secara akumulatif realisasi pendapatan mencapai Rp5,5 triliun lebih, dengan rincian PAD Rp1,82 triliun lebih, pendapatan transfer Rp3 40 triliun lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp287,22 miliar lebih.

“Artinya, realisasi pendapatan mencapai 88,20 persen dari target yang ditetapkan. Dan ini masih jauh dari capaian yang ditargetkan,” katanya.

Untuk belanja, sebut Diko, secara akumulatif realisasi mencapai Rp5,5 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasional Rp4,06 triliun lebih, belanja modal Rp992,66 miliar lebih dan belanja tidak terduga Rp599,21 juta lebih. “Artinya, realisasi belanja 80,27 persen dari target yang ditetapkan,” ujarnya.

Sedangkan transfer bantuan keuangan, sambung Diko, secara akumulatif terealisasi Rp1,3 miliar lebih, pembiayaan 68,60 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp 20 miliar. “Seharusnya, Pemko Medan bisa mengurangi Silpa, bukan malah menambahnya,” katanya.

Selisih antara proyeksi dengan realisasi, tambah Diko, sangatlah besar, sementara daya serap terlalu kecil dari target. “Kalau alasan Pemko Medan adalah efisiensi, tentu sangatlah besar selisih yang tidak terealisasi. Apa saja kendala dan hambatan, sehingga Pemko Medan tak mampu meminimalisir Silpa tersebut. Seperti apa konsep perencanaan Pemko Medan yang berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektifitas,” tanya Diko.

Fraksi Gerindra, lanjut Diko, sangat menyayangkan capaian target Pemko Medan sangat jauh dari harapan. Fraksi Gerindra, kata Diko, menilai masih banyak kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal diselenggarakan lebih bersifat administratif. “Kami mengganggap Pemko Medan belum mampu merealisasikan seluruh program yang telah terencana di APBD 2019,” ungkapnya.

Terkait serapan anggaran ini, lanjut Diko, Fraksi Gerindra, menilai butuh perhatian eksekutif dari segi perencanaan. Sebab, masih banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial hingga terealisasi secara sempurna. (insp01)