Medan,-Masyarakat kawasan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah mengeluhkan penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS).
Keluhan itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Edward Hutabarat, ketika membacakan laporan hasil Reses masa sidang I Tahun ke II TA 2020 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/1/2021) yang dipimpin Ketua DPRD, Hasyim bersama Wakil Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.
Edward mewakili anggota DPRD lainnya dari Dapil I, yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Robi Barus, Antonius D Tumanggor, Rajudin Sagala, Rudiawan Sitorus, Abdul Rahman Nasution dan Renville P Napitupulu.
Dari reses tersebut, kata Edward, juga banyak masukan masyarakat untuk diperhatikan Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan baik secara infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Maka itu, persoalan infrastruktur, anggota dewan Dapil I menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dilakukan pengaspalan atau pengecoran di 19 titik jalan. Selain itu, pembangunan dan peremajaan drainase di 15 titik, pembuatan dinding penahan sungai karena longsor di Jalan Speksi Helvetia, pengorekan dan perbaikan sungai di kawasan Jalan T Amir Hamzah dan pelebaran sungai di Jalan Tol Asrama.
Edward menambahkan, untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melakukan perbaikan dan pergantian lampu di 15 titik serta penertiban sampah, penyediaan gerobak sampah, tempat sampah dan tempat pembuangan sementara, penertiban bangunan kosong, taman Danau Singkarak segera difungsikan, pergantian tiang listrik serta pemotongan dan perapian pohon.
Dari segi kesehatan, masyarakat dapil I juga berharap agar Dinas Kesehatan Kota Medan agar mengevaluasi kinerja rumah sakit di kota Medan yang disinyalir informasi masyarakat pasien dinyatakan positif saat meninggal, sementara hasil swabnya negatif.
Selain itu Dinkes Medan melakukan penyemprotan disinfektan serta sosialisasi tentang vaksin Covid-19. BPJS kesehatan, Jamkesmas serta KIS di Puskesmas agar ditangani, gizi buruk dan lainnya.
Mengenai pendidikan, lanjut Edward, masyarakat meminta bantuan kuota paket internet untuk belajar, kejelasan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya pendidikan gratis.
Masyarakat juga meminta Dinas Sosial Medan untuk mendata ulang masyarakat penerima bantuan KIS, PKH, pembuatan surat keterangan tidak mampu, bantuan sosial bagi disabilitas, dan penyaluran bantuan lebih transparan.
“Kami berharap laporan reses ini menjadi masukan Pemko Medan dalam menjalankan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Posting Komentar