Medan,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 tidak minus. Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu kerja sama dari semua pihak termasuk bupati dan walikota.
Diketahui, selama pandemi Covid-19
pertumbuhan ekonomi Sumut mengalami kontraksi signifikan. Pertumbuhan ekonomi
Sumut mengalami kontraksi sejak kuartal I 2020 dan terus berlangsung hingga
saat ini.
“Sesuai dengan instruksi Presiden,
kuartal I harus pulih, minimal nol. Untuk itu, penyerapan APBD harus optimal
dari kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi,” tegas Edy Rahmayadi, melalui
video conference dengan bupati/walikota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (11/2).
Edy Rahmayadi juga mengingatkan kepada
bupati/walikota untuk turun langsung ke tingkat desa dan Rukun Tetangga (RT)
untuk memastikan bantuan sosial baik dari kementerian atau daerah berjalan
dengan baik dan benar. Pimpinan daerah juga diminta menggalakkan kegiatan padat
karya termasuk pengelolaan dana desa agar perekonomian kembali bergairah di
kabupaten/kota.
Bukan hanya itu, tingkat kepatuhan
masyarakat terkait protokol kesehatan juga masih rendah, sehingga penyebaran
Covid-19 masih cukup tinggi di Sumut. Per 10 Februari penambahan kasus di Sumut
mencapai 240 kasus.
“Kepatuhan kita sama protokol kesehatan
masih 40%, itulah yang membuat kita kesulitan mengendalikan Covid-19, Per 10
Februari bertambah 240, padahal sebelumnya kita sempat di angka 60
pertambahannya. Karena itu, agar pemulihan ekonomi dan kedisiplinan protokol
kesehatan berjalan bupati dan walikota turun hingga ke tingkat desa dan RT,
benar-benar optimalkan perangkat-perangkatnya,” tegas Edy didampingi Kepala
Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar.
Edy Rahmayadi juga menjelaskan, akan dibentuk
Kampung Tangguh Mandiri untuk pemulihan ekonomi dan juga peningkatan disiplin
protokol kesehatan. Desa-desa tersebut diharapkan mampu menerapkan protokol
kesehatan dengan baik dan juga mengembangkan potensi daerahnya.
Untuk penanganan Covid-19 desa perlu
menganggarkan 8% dari dana desa, sisanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat
dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Memastikan ini
berjalan selain bupati/walikota, Polri, TNI dan Kejaksaan akan ikut turun
hingga ke tingkat desa. Akan ada reward (penghargaan) dan Punishment (hukuman)
kepada desa terkait pembentukan Kampung Tangguh Mandiri.
“Konsepnya akan segera kita rumuskan.
Kita akan segera panggil OPD terkait dan secepatnya membentuk konsepnya.
Persiapannya hingga akhir bulan ini, jadi 1 Maret harus sudah start. Dari
Kementerian Desa juga akan turun memastikan ini berjalan dengan baik,” jelas
Edy.
Posting Komentar