Pelaku UMKM Curhat Direses Rudiawan Sitorus

Medan,- Pandemi covid-19 menjadi pukulan terberat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan. Banyak diantaranya para pelaku UMKM terpaksa tutup, namun tidak sedikit yang tetap bertahan dengan produksi seadanya.

Ditengah kondisi sekarang ini, para pelaku UMKM mengharapkan ada program yang terus menerus dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menguatkan posisi UMKM ini. 

Curhat sejumlah pelaku UMKM ini terungkap dalam reses Anggota DPRD Medan, Fraksi PKS , Rudiawan Sitorus S.Fil.I, M.Pem.I yang diselenggarakan di Jalan Sekata Gg. Mawar Kel. Sei. Agul Kec. Medan Barat Sabtu (20/03/2021).

Evi warga di Jalan Sekata Gg. Tulip yang merupakan pelaku UMKM mengharapkan pemerintah bisa memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM baik itu dalam permodalan, pemasaran dan pembinaan.

"Dimasa pandemi ini kami mengharapkan ada program yang terus menerus yang dilakukan pemerintah terutama dalam tiga hal yakni akses permodalan, akses pemasaran produk dan pembinaan," harapnya.

Evi mengatakan, Pandemi Covid-19 memberikan efek besar terhadap keberadaan UMKM. "Meskipun hari ini pasar online mulai merebak, tapi pelaku UMKM minim mendapatkan edukasi dalam metode ini. Harapan kita pemerintah tetap memberikan perhatiannya kepada kita," harapnya lagi.

Sementara itu,  Anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus mengatakan, pelaku UMKM harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat para pelaku UMKM diyakini memiliki ketahanan disaat pandemi. "UMKM selalu teruji dalam setiap krisis, hanya saja banyak diantaranya tidak tersentuh. Kami (PKS-red) siap memberikan advokasi dan pengawalan kepada para pelaku UMKM agar mendapatkan perhatian yang maksimal sehingga keberadaannya menjadi penopang perekonomian di Kota Medan," jelasnya.

Kawal Honor PHL dan Kepling

Dalam kesempatan tersebut, Rudiawan Sitorus mengatakan Fraksi PKS saat ini tengah memperjuangkan agar honor Kepala Lingkungan dan Pegawai Harian Lepas (Honorer) di Pemko Meda tidak dipotong gajinya. "Kita mendapatkan laporan dari banyak pihak terkait persoalan ini. FPKS di DPRD Medan hari ini terus memperjuangkan agar hak-hak Kepling dan PHL tidak dipotong," tegasnya.

Dalam reses yang dihadiri ratusan peserta ini, Rudiawan Sitorus juga mendapatkan masukan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan sambungan Air PDAM, kerusakan jalan Makmur, hingga pemukiman warga di Jalan Sekata Gg.Seroja yang sampai saat ini tidak memiliki parit/drainase.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama