Medan, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Medan meminta sekaligus mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan agar memperbanyak sosialisasi soal Administrasi Kependudukan (Adminduk). Sebab, masih banyak warga Medan mengeluhkan soal pelayanan Adminduk, bahkan masih ada warga liar.
“Setiap kami (DPRD, red) melakukan sosialisasi Perda atau Reses, masyarakat selalu mengeluhan soal urusan Adminduk. Berarti program Disdukcapil belum tersosialisasi kepada masyarakat secara luas,” ujar anggota Pansus LKPj, Dedy Aksyari Nasution, dalam rapat pembahasan LKPj Wali Kota Medan akhir tahun anggaran 2020 dengan Disdukcapil, Selasa (6/4/2021).
Dedy meminta agar seluruh program disosialisaikan kepada masyarakat luas. “Kita harapkan ada terobosan baru,” pinta Dedy.
Sementara, Wong Cun Sen, menyarankan Disdukcapil bekerjasama dengan Imigrasi dalam pendataan keberadaan orang asing di Kota Medan, sehingga mendapatkan data valid. “Disdukcapil harus terus memantau dan mendata identitas orang asing. Lakukan koordinasi yang bagus dengan Imigrasi,” pinta Wong.
Sedangkan, Daniel Pinem, mempertanyakan banyak alat perekaman data penduduk di kecamatan yang tidak berfungsi. “Penambahan alat perekam di kecamatan harus di prioritaskan, karena saat ini banyak yang tidak berfungsi. Padahal keberadaan alat itu sangat penting dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” jelas Daniel.
Menjawab pertanyaan dan saran dewan, Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain, menyebutkan tahun 2021 pihaknya telah menambah alat perekamanan KTP di kecamatan.
“Saat ini kami fokus pelayanan daring terkait perekaman bahkan pengantaran dokumen ke rumah-rumah. Ini di lakukan guna meminimalisir wabah penyebaran Covid-19,” kata Zulkarnain.
Terkait pendataan orang asing, Zulkarnain, mengaku akan tetap melakukan koordinasi dengan Imigrasi. “Kami juga sudah ada menerbitkan SKKT untuk identitas orang asing. Ke depan, koordinasi akan lebih kami intensifkan,” kata Zulkarnain.
Posting Komentar