Medan,- Warga di Dapil I Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Petisah, Helvetia dan Medan Barat masih mengeluhkan sejumlah masalah diantaranya soal BPJS Kesehatan Gratis dan kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi.
Hal ini mengemuka dalam Reses Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, H.Rajudin Sagala, S.Pd.I yang dilaksanakan di dua tempat berbeda yakni di Karya Gg. Swadaya, Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat
Reses dan Jalan. Jawa no. 78 Simpang Gg Rasmi, Kel. Sei Sikambing CII Kec. Medan Helvetia, Senin dan Selasa (10-11/05/2021).
Warga di Kecamatan Helvetia misalnya, menyampaikan kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi yang tadinya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah. "Mohon perhatiannya pak, pemakain air kami tetap tapi tagihannya membengkak," ucap Edi warga di Kecamatan Helvetia.
Tidak hanya itu, Warga lainnya menyampaikan soal peogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus bagi warga kurang mampu. "Sampai dengan saat ini banyak warga yang belum mendapatkan pelayanan ini, mohon perhatiannya," ucap Zul Warga di Medan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, H.Rajudin Sagala S,Pd.I yang juga Wakil Ketua DPRD Medan menyampaikan, akan segera menindaklanjuti persoalan kenaikan tarif air yang dinilai warga sangat tidak berdasar tersebut. "Nanti permasalahan ibu akan kita sampaikan, mohon untuk data dan kelengkapannya di lenglapi," jelasnya.
Sementara itu, terkait program BPJS Kesehatan gratis untuk warga pihaknya mendesak agar pemerintah Kota Medan mensegerakan program Universal Health Coverage (UHC) yakni setiap warga Kota Medan harus sudah tercover BPJS Kesehatan gratis kelas 3 yang danannya ditanggung oleh APBD Kota Medan.
Ini diungkapkan Rajuddin Sagala karena sangat mendesak agar warga kota Medan yang telah memiliki KTP dapat berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP dan sudah dapat menerima layanan BPJS Kesehatan gratis kelas 3.
”Program UHC sudah banyak dilakukan oleh kota-kota lain di luar kota Medan. Hal yang paling utama bagi masyarakat selain masalah pendidikan adalah juga kesehatan,” jelasnya.
Dijelaskan politisi PKS ini, jika program UHC tersebut terlaksana, maka akan sangat banyak warga miskin di kota Medan yang terbantu kesehatannya. Selain itu, bukan hanya warga miskin terbantu, warga yang ekonomi mampu jika mau memakai BPJS kesehatan kelas 3 juga tidak ada masalah.
“Kalau tidak ada halangan, pada PAPDB 2021 nanti kita akan usulkan agar program UHC segera dapat terealisasi ditahun ini,” ungkapnya.
Posting Komentar