Medan,- Kriteria seseorang dikatakan dalam kondisi miskin ternyata masih menjadi perdebatan warga di Kota Medan. Warga menengarai, banyak warga Kota Medan yang memiliki fasilitas kendaraan, rumah dan lainnya ternyata mendapatkan bantuan yang diperuntukan untuk warga miskin.
Persoalan ini muncul saat sesi diskusi dan tanyajawab pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Rudiawan Sitorus, S.Fil, M.Pem.I di dua lokasi berbeda, jalan Satrian Kelurahan Tanjung Gusta, kecamatan Medan Helvetia, Jalan Sei Beras, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sabtu (13/11/2021).
"Masyarakat di Kota Medan hari ini bingung dengan penentuan kategori miskin. Dimasyarakat banyak warga yang secara ekonomi mampu namun mendapatkan fasilitas untuk warga miskin," tanya Eka Marlina warga Kelurahan Titi Rantai Medan.
Disampaikannya, persoalan di lapangan kadang didapati warga yang seharusnya bisa mendapatkan bantaun seperti PKH, bantaun kesehatan gratis, pendidikan gratis mahal tidak mendapatkannya. Sementara warga yang terlihat mampu secara ekonomi malah mendapatkan fasilitas tersebut.
"Jadi kami bingung dengan penentuan kriteria miskin. Di lapangan terjadi kesenjangan dimana yang terlihat berada malah mendapatkan bantuan, warga yang benar-benar miskin malah tidak dapat," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi PKS Kota Medan ini menjelaskan, pihaknya banyak menerima laporan terkait masalah ini di masyarakat. Ia menyampaikan kriteria miskin sudah ditetapkan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
"Ada beberapa kriteria sesuai yang ditetapkan BPS diantaranya warga miskin itu memiliki Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain," paparnya.
Kemudian, Rudiawan Sitorus melanjutkan, kriteria miskin lainnya yang ditetapkan BPS diantaranta, Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan, Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu, Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari, Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
"Jadi kalau di Kota Medan, beberapa kriteria mungkin tidak ada. Untuk itu penentuan miskin atau tidaknya seseorang, tercatat Dinas Sosial berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan," ungkapnya.
Dalam persoalan ini, Rudiawan Sitorus yang juga duduk di Komisi III menyampaikan, terkait status miskin ini dinilainnya sebagai persoalan mental. Banyk diantaranya para pengemis yang kembali lagi ke jalanan karena pendapatan dari pekerjaannya saat ini jauh lebih sedikit daripada mengemis. "Ini yang banyak terjadi, dulunya mengemis, kemudian diajak bekerja, namun karena pendapatan dari bekerja ini tidak seberapa, mereka kembali mengemis karena merasa pendapatan dari mengemis jaug lebih banyak," jelasnya.
Begitu juga terkait penomena manusia silver di Kota Medan, sebagian diantaranya ada yang memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. "Jadi niatnya bukan untuk seni atau kreatifitas. Sebagian dari mereka gunakan untuk mencari keuntungan daripada bekerja di sektor lain," ucapnya.
Posting Komentar