Medan,- Pemerintah diminta bersikap serius terhadap kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di Kota Medan. Aspirasi ini disampaikan warga dalam Reses I Tahun III Anggota DPRD Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rudiyanto Simangunsong S.Pd.I yang dilaksanakan di tiga lokasi di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota, di Jalan Kemiri 2 Gg Kelapa, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, kemudian di Jalan Santun No.10, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota dan Bajak IV Gg. Perjuangan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Jumat-Sabtu (18-19/02/2022).
"Kami usul, agar Sembako khusunya minyak goreng bisa murah. Tidak seperti sekarang langka dan Mahal," ucap Hariadi warga Medan Amplas.
Disampaikannya, permasalahan minyak goreng jangan dibiarkan berlarut dan dikhawatirkan bisa berefek ke sembako lainnya. "Ini kan mau puasa dan lebaran, kalau minyak goreng mahal yang lain pasti ikut-ikutan naik," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, warga lainnya Azhar menyampaikan agar pemerintah tetap memperhatikan masyarakat ditengah pandemi yang sampai saat ini belum juga usai. "Pandemi Covid-19 ini sudah sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kami mengharapkan pemerintah tetap peduli dengan masyarakat dengan memberikan bantuan seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu," harapnya.
Menanggapi persoalan ini, Rudiyanto Simangunsong mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah untuk fokus dalam menyelesaikan minyak goreng di pasaran. "Ini persoalan serius di lapangan. Pemerintah harus mencari akar permasalahan yang sebenarnya di lapangan," jelasnya.
Adanya temuan penimbunan minyak di lapangan menunjukan minyak di pasaran sengaja dipermainkan untuk mencari keuntungan oleh oknum-oknum tertentu. "Ini ada masalah serius dan kita minta pemerintah tegas," katanya.
Terkait kondisi di lapangan, FPKS kata Rudiyanto, terus mendorong agar Pemko Medan melaksanakan operasi pasar yang tepat sasara, sehingga kelangkaan dan mahalnya minyak goreng sedikit-sedikit bisa teratasi. "Jadi operasi pasar juga harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai operasi pasar dilakukan namun tidak memberikan efek di masyarakat," katanya.
Politisi asal Kota Tanjungbalai ini mendesak OPD terkait di Pemko Medan untuk meningkatkan pengawasannya di lapangan. "Kasus penimbunan yang terbongkar harus menjadi perhatian OPD di Pemko Medan jangan sampai penimbunan serupa terjadi di Kota Medan," katanya.
Posting Komentar