Medan, Komisi III DPRD Medan kecewa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) “hilang”. Padahal, anggaran tersebut sudah disepakati Rp8 miliar dengan rincian Rp5 miliar untuk BLT dan Rp3 miliar untuk bantuan peralatan.
“Kita sangat kecewa dengan pergeseran anggaran itu. Padahal, anggaran itu peruntukan penguatan ekonomi kerakyatan. Kejadian seperti itu jangan terulang lagi,” pinta Afif Abdillah.
Komisi III DPRD Medan kecewa BLT kepada pelaku UMKM “hilang” itu disampaikan Ketua Komisi III, Afif Abdillah, dalam rapat sinkronisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan 2023 bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Senin (4/9/2023).
Afif juga meminta Dinas Koperasi, UKM, Perindag untuk fokus menyelamatkan nasib pelaku UMKM, ketimbang naik kelas. Menurut Afif, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena mengabaikan BLT kepada UMKM yang nyaris bangkrut.
Kondisi pelaku UMKM di Kota Medan, kata Afif, masih banyak yang terseok- seok, apalagi dampak Covid 19 lalu. “Sebelum naik kelas, selamatkan dulu nasib mereka,” imbau Afif.
Kondisi UMKM, sebut Afif, bukan hanya naik kelas tapi perlu selamat dulu jangan sampai bangkrut. “Kita apresiasi naik kelas tapi selamatkan dulu maka perlu bantuan tunai langsung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Hendri Duin Sembiring, menyampaikan pelaku UMKM di Kota Medan perlu di selamatkan agar mampu bertahan dan berkembang.
Sementara, Mulia Syahputra Nasution, menanyakan seperti apa konsep, implememtasi dan progres naik kelas serta bagaimana jenjang kelanjutan pelaku UMKM yang sudah mendapat pelatihan. “Masih banyak pelalu UMKM di lapangan belum menikmati pelatihan dan nyaris tutup, apalagi naik kelas,” katanya.
Menyikapi berbagai pertanyaan dan permintaan dewan, pihak Dinas Koperasi, UKM Perindag terkesan tidak mampu memberi penjelasan, apalagi dalam rapat tidak dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution.
Posting Komentar