Medan,- Persoalan pelayanan kesehatan, infrastruktur dan sampah masih menjadi tema yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Medan. Seperti saat pelaksanaan reses II Tahun Anggaran 2025 Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Syaiful Ramadhan yang dilaksanakan disejumlah lokasi di Dapil V Kota Medan diantaranya, di Jalan B.Hamid GG. Indah Baru Ujung, Kel.Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Jalan.B.Katamso P.Burung , Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Jl.B.Katamso. GG Rakyat , Kel.Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Jalan.Antariksa Gg.Pipa 4, Kel. Sari Rejo, Kec.medan Polonia, Sabtu-Minggu (22-23/2/2025).
Ana, Warga Medan Johor meminta penjelasan soal program Universal Health Coverage (UHC) khusunya bagi warga yang menunggak iuran BPJSnya. Warga juga mempertanyakan apaah program ini masih ada.
"Kami yang memiliki tunggakan BPJS mandiri bagaimana, katanya ada program UHC apakah masih berjalan," tanyanya.
Diakuinya, proses mendapatkan pelayalan kesehatan gratis juga kerap mendapatkan kendala saat masyarakat datang ke Puskesmas atau rumah sakit. "Mereka (petugas-red) bilang harud dilunasi tunggakannya, makanya banyak warga menjadi kesulitan," ungkapnya.
Tidak hanya soal BPJS, warga juga meminta Pemko Medan segara melakukan perbaikan jalan mereka di Gg.Sado Medan Johor. "Kami mohon kepada bapak untuk bisa menyampaikan dan merealisasikan perbaikan jalan di Gg Sado," ungkapnya seraya mengatakan persoalan sampah juga menjadi persoalan karena sudah menyebabkan banjir di lingkungan warga.
Menanggapi aspirasi warga, Syaiful Ramadhan menegaskan bahwa program pelayanan kesehatan gratis yang disebut UHC atau Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) sampai sekarang masih ada dan berlaku khususnya bagi warga Medan yang memiliki KTP atau KK. "Jadi programnya masih ada dan sudah berjalan, bagi warga Medan yang akan menggunakan layanan program ini silahkan datang ke Puskesmas dan Rumah Sakit dengan menunjukan KTP atau KK," terang Ketua Fraksi PKD DPRD Medan ini.
Syaiful menjelaskan, bahwa program UHC juga sudah dianggarkan untuk tahun 2025, yang angkanya hampir mecapai 300 miliar. "Untuk 2025 juga anggarannya sudah di ketok dan kita menyetujui untuk program ini hampir 300 miliar," jelasnya.
Terkait isu efesiensi anggaran yang ramai menjadi perbincangan, Syaiful mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan agar program pelayanan kesehatan UHC ini bisa terus berlajut dan tidak terkena efesiensi. "Mudah-mudahan, dan ita akan terus memperjuangkan anggarannya agar program ini bisa terus berjalan," katanya.
Sekretaris Komisi I DPRD Medan juga menegaskan, bagi masyarakat yang mengalami kendala saat akan mengunakan program layanan kesehatan gratis ini, pihaknya memita agar warga bisa langsung berkoordinasi. "Jika mengalami kendala, silahkan telpon saya di depan petugas yang mungkin mempersulit warga," ungkapnya.
Ditegaskannya, pelayanan kesehatan gratis wajib didapatkan warga Kota Medan yang memiliki identitas kependudukan. "Jadi sudah sangat jelas, jika ada oknum petugas yang mempersulit, silahkan segera laporkan," katanya.
Sementara itu, terkait pembanguana jalan yang disampaikan warga, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga dan dimasukan dalam pokok pikiran anggota dewan. "Aspirasi yang ibu sampaikan nanti kita tabulasi dan kita masukan dalam pokir supaya bisa ditindaklanjuti. Sementara terkait dengan sampah yang menyebabkan gangguan di saluran drainase, pihaknya meminta Kepala Lingkungan dan Kelurahan untuk segera merespon persoalan ini karena perangkatnya sudah tersedia," pungkasnya.
Posting Komentar